Judul Buku | : | PERPAJAKAN KONSEP, APLIKASI, CONTOH DAN STUDI KASUS | |
Pengarang | : | Abdul Halim | |
Penerbit | : | Salemba Empat | |
Cetakan | : | Ke-1 | |
Tahun Terbit | : | 2014 | |
Bahasa | : | Indonesia | |
Jumlah Halaman | : | 534 hlm | |
Kertas Isi | : | HVS | |
Cover | : | Soft | |
Ukuran | : | 19 x 26 cm | |
Berat | : | 800 gram | |
Kondisi | : | Baru | |
Harga | : | Rp 157,900 | diskon 15% |
Bayar | : | Rp 134,215 | |
Stock | : | 1 |
PERPAJAKAN
KONSEP, APLIKASI, CONTOH DAN STUDI KASUS
Pengarang: Abdul Halim
Penerbit: Salemba Empat
DAFTAR
ISI
BAB 1
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Definisi
Asas-asas perpajakan
Jenis pungutan selain pajak
Kedudukan hukum pajak
Fungsi pajak
Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak
Jenis -jenis Pajak,
Tata Cara Pemungutan Pajak
Asas Pemungutan Pajak
Sistem Pemungutan Pajak
Timbuinya Utang
pajak
Berakhirnya Utang Pajak
Penghindaranddn;Pengelakan
Pajak (Tax Avoidance and Tax Evasion)
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Tarif
Pajak
Tarif Tetap
TaTif Sebafidffig (Proporsional)
Tarif Progresif
Tarif Degresif (Menurun)
BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pengertian
Umum
Nomor
Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Pengertian
dan Fungsi NPWP
Pengertian
dan Fungsi Pengukuhan PKP
Tata
Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP di KPP
Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
dengan Sistem E-Registration
Tata
Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
Penghapusan
NPWP
Pemotongan/Pemungutan
Pemotongan
PPh Pasal 21
Pemungutan
PPh Pasal 22
Pemotongan
PPh Pasal 23
Pemotongan
PPh Pasal 26
Pemotongan
PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan
PPh Pasal 15
Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Pembayaran
dan Penyetoran Pajak
Batas
Waktu Pembayaran
Pelaporan
dengan Surat Pemberitahuan
Pengertian
SPT
Fungsi
SPT
Jenis
SPT
Bentuk
SPT
Isi
SPT
Tempat
dan Cara Lain Pengambdan SPT
Cara
Penyampaian SPT
Perpanjangan
Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Wajib
Pajak dengan Kriteria tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam
Satu Surat Pemberitahuan Masa
Wajib
Pajak PPh Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT Pajak
Penghasilan
Batas
Waktu Penyampaian SPT
Pembetulan
SPT
Surat
Ketetapan Pajak
Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Surat
Ketetapan Pajak Nihil
Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat
Tagihan Pajak
Pembukuan
dan. Pencatatan
Pembukuan
Pencatatan
Pemeriksaan
Pengertian
Pemeriksaan
Jenis
Pemeriksaan
Tujuan
Pemeriksaan
Ruang
Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan Pajak
Jangka
Waktu Pemeriksaan
Penyidikan.
Pengertian
Penyidikan
Siapa
yang Melakukan Penyidikan
Penghentian
Penyidikan
Surat
Paksa
Keberatan,
Banding, dan Peninjauan. Kembali
Keberatan
Banding
Peninjauan
Kembali
BAB 3 PAJAK PENGHASILAN (UMUM)
Definisi
Subjek
Pajak
Subjek
Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
Perbedaan
Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri
Kewajiban
Pajak Subjektif
Tidak
Termasuk Subjek Pajak
Objek
Pajak Penghasilan
Objek
Pajak yang dikenakan PPh Bersifat Final
Tidak
Termasuk Objek Pajak
Objek
Pajak Bentuk Usaha Tetap
Penentuan
Besarnya Laba Bentuk Usaha Tetap
Penghitungan
Penghasilan. Kena Pajak
Penghasilan
Tidak Kena Pajak
Biaya
yang Tidak Boleh Dikurangkan
Penilaian
Aset
Penilaian
Aset dalam Hal Jual Beli
Penilaian
Aset dalam Hal Pertukaran Aset Non-moneter
Pengalihan
Aset dalam Rangka Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan,
atau Pengambilalihan Usaha
Pengalihan
Aset dalam Hal Hibah, Bantuan, dan Sumbangan
Pengalihan
Aset Sebagai Pengganti Sahara
Penilaian
Persediaan
Penyusutan
dan Amortisasi
Penyusutan
Amortisasi
Tarif
Pajak
Penghasilan
Kena Pajak dan PPh yang Terutang
Wajib
Pajak Badan dalam Negeri yang Menyelenggarakan. Pembukuan
Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Menyelenggarakan Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Terutang Pajak dalam Suatu Bagian Tahun
Pajak
Pelunasan.
Pajak dalam. Tahun Berjalan
Pelunasan
Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pengertian
Pemotong
Pajak Penghasilan Pasal 21
Hak
dan Kewajiban. Pemotong Pajak
Hak
Pemotong Pajak
Kewajiban
Pemotong Pajak
Subjek
Pajak Penghasilan Pasal 21
Tidak
Termasuk Subjek Pajak Penghasilan. Pasal 21
Hak
dan. Kewajiban Wajib Pajak
Hak-Hak
Wajib Pajak PPh Pasal 21
Kewajiban
Wajib Pajak PPh Pasal 21
Objek
Pajak Penghasilan Pasal 21
Tidak
Termasuk Objek Pajak Penghasilan. Pasal 21
Penghitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh
Pasal 21
Bagi
Pegawai
Pegawai
Tidak Tetap
Pajak
Penghasilan Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan
Tata
Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21
Penghitungan
PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima
Pensiun Berkala
Perhitungan
PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap, Mantan Pegawai
yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, atau
Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur, dan Peserta Program Pensiun
yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun
Penghitungan
PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi yang Berstatus
Sebagai Bukan Pegawai
Penghitungan
PPh Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan
Contoh-Contoh
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21
Penghitungan
Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas
Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan)
Perhitungan
Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Harian,
Tenaga
Harian Lepas, Penerima. Upah satuan, dan Penerima Upah Borongan
Perhitungan
PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap
Peserta Kegiatan yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan Sehubungan
dengan Keikutsertaannya dalam Suatu Kegiatan
Pajak
Penghasilan. Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas
Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu
Contoh
Kasus
Kasus
Pemotongan PPh Pasal 21
Kasus
11 Pemotongan PPh Pasal 21 (Bendaharawan Pemerintah)
BAB 5 PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22
Pengertian
Pemungut
Pajak
Objek
Pajak
Dikecualikan
dari Objek Pajak Pajak Pasal 22
Saat
Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22
Tata
Cara Pemungutan dan. Penyetoran PPh Pasal 22
Dasar
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Dasar
Pengenaan Pajak dan Tarif PPh Pasal 22
Perhitungan.
Pajak Penghasilan Pasal 22
Contoh
Penghitungan
Contoh
Kasus
Kasus 11 Pemungutan PPh Pasal 22
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Pengertian
Pemotongan
dan. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23
Penghasilan
yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23
Dividen Bunga Termasuk Premium, Diskonto,
dan Imbalan Sehubungan dengan Jaminan Pengembalian Utang
Royalti
Hadiah,
Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya
Sewa
dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan 'Penggunaan Harta Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen,
Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain
Penghasilan
yang Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
Tarif
dan Dasar Pemotongan PPh Pasal 23
Contoh
Penghitungan
Saat
Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23
Saat
Terutang dan Pemotongan Pajak PPh Pasal 23
Tata
cars Penyetoran dan Pelaporan
Contoh
Kasus
Kasus
Pemotongan PPh Pasal 23
Kasus
II Pemungutan PPh Pasal 23
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Pengertian
Permohonan
Kredit Pajak Luar Negeri
Penggabungan
Penghasilan
Penentuan
Sumber Penghasilan
Tata
Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri
Penghitungan
Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Pajak Badan
Penghitungan
Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Orang Pribadi
Kerugian
di Dalam Negeri
Kerugian
di Luar Negeri
Penghasilan
Luar Negeri Bersumber dari Beberapa Negara
Penghasilan
yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final
Perubahan
Jumlah Penghasilan dari Luar Negeri
BAB 8 PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25
Pengertian
Menghitung
Angsuran Bulanan Angsuran Pajak Bulan-Bulan sebelum Batas Waktu.
Penyampaian SPT Tahunan PPh.. Anggsuran Pajak Apabila dalam Tahun
Berjalan Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk Tahun Pajak yang Lalu
Penghitungan
Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu
Wajib Pajak Berhak atas Kompensasi
Kerugian
Wajib
Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun yang Lalu Disampaikan setelah Lewat Batas
Waktu yang Ditentukan Wajib
Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu. Penyampaian SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak
membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Mengakibatkan Angsuran
Bulanan Lebih Besar dari Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan
Terjadi
Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Wajib Pajak
Besarnya
Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri
oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD Wajib
Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan
Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
Tertentu
PPh
Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru
PPh
Pasal 25 bagi Wajib Pajak Bank dan Sewa Guna Usaha dengan. Hak Opsi
Pajak
Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan. BUMD PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya
yang
Berdasarkan
Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala
PPh
Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
BAB 9 PAJAK
PENGHASILAN PASAL 26
Pengertian
Pemotong
Pajak Penghasilan Pasal 26
Objek
Pajak Penghasilan Pasal 26
Tarif
dan Dasar Pengenaan Pajak. Penghasilan Pasal 26
Contoh
Penghitungan Pajak. Penghasilan Pasal 26
Saat Terutang, Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran, dan. Pelaporan
Pajak
Penghasilan Pasal 26
BAB 10 PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
Pengertian.
Pajak
Penghasilan atas Bunga dan Deposito Lainnya
Dasar
Hukum
Pengertian
Objek
dan Tarif
Pemotong
PPh
Dikecualikan
dari Pemotongan PPh
Bunga
Obligasi dan Surat Utang Negara
Dasar
Hukum
Pengertian
Tarif
dan Dasar Pengenaan pajak
Pemotong
PPh
Dikecualikan
dari Pemotongan PPh
Bunga Simpanan. yang Dibayarkan
Koperasi Kepada Anggota Koperasi
Orang
Pribadi
Dasar
Hukum
Objek
Pajak
Tarif
Pajak
Pemotong
PPh
Saat
Terutang, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dqi Pelaporan
Hadiah
Undian
Dasar
Hukum
Pengertian
Objek
Pajak
Pengecualian
Objek Pajak.
Tarif
Pajak
Pemotong
PPh
Transaksi
Sahara dan. Sekuritas Lainnya
Dasar
Hukum
Pengertian
Objek
Pajak
Tarif
Pajak
Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan
Pengalihan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Dasar
Hukum
Pengertian
Objek
Pajak
Subjek
Pajak
Dikecualikan
dari Subjek Pajak
Tarif
Pajak
Tata
Cara Pelunasan dan Pelaporan
Usaha
Jasa Konstruksi
Dasar
Hukum
Pengertian
Objek
Pajak
Tarif
Pemotongan
dan Penyetoran
Persewaan
Tanah dan/atau Bangunan
Dasar
Hukum
Objek
Pajak
Tarif
Pajak
Tata
Cara Pelunasan
Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan
Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Dasar
Hukum
Objek
Pajak
Subjek
Pajak (Wajib Pajak)
Tidak
Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak)
Tarif
Pajak
Pengenaan
Pajak Penghasilan
Dasar
Pengenaan Pajak
Penghitungan
Pajak Penghasilan Terutang
Hal-Hal
Khusus
Penyetoran
dan Pelaporan
Contoh
Kasus
Kasus
Pemotongan PPh Pasal. 4 ayat (2)
BAB 11 PAJAK PENGHASILAN PASA115
Pengertian
Pajak
Penghasilan atas Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri
Dasar
Hukum
Subjek
Pajak
Objek
Pajak
Tarif
Pajak
Tata
Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
Pajak
Penghasilan atas Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri
Dasar
Hukum
Objek
Pajak
Subjek
Pajak
Tarif
dan Dasar Pengenaan pajak
Pemotongan
dan Pelaporan
Pajak
Penghasilan atas Perusahaan. Pelayaran Dalam Negeri
Dasar
Hukum
Objek
Pengenaan PPh
Subjek
Pajak
Tarif
dan Dasar Pengenaan pajak
Tata
Cara Pelunasan, Pemotongan, dan Pelaporan.
BAB 12 PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
Dasar
Hukum
Pengertian
Barang
Kena Pajak dan Pengecualian Barang Kena Pajak
Barang
Kena Pajak (BKP)
Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud
Pengecualian
Barang Kena Pajak (BKP)
Jasa
Kena Pajak & Pengecualian Jasa Kena Pajak
Jasa
Kena Pajak
Pengecualian
Jasa Kena Pajak (JKP)
Penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP)
Dikecualikan.
dari Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
Objek
Pajak
Tarif
Pajak
Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) PPN
Harga
Jual
Penggantian
Nilai
Impor
Nilai
Ekspor
Nilai
Lain
Penghitungan
PPN
Saat
Terutang PPN
Tempat
Terutang PPN
Saat
Penyetoran dan Pelaporan PPN
Pajak
Masukan dan Pajak Keluaran
Pajak
Masukan
Pajak
Keluaran
PPN
Kurang/Lebih Bayar
PKP dengan Peredaran Bruto Jumlah Tertentu
dan Kegiatan Usaha Tertentu
Pajak
Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
Tenggang
Waktu Pengkreditan Pajak Masukan
Penggabungan,
Pemekaran, Pemecahan, dan Pengambilalihan Usaha
Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Melakukan
Penyerahan
Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Mempunyai Peredaran Usaha
Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Melakukan Kegiatan Usaha
Tertentu
Faktur
Pajak
Saat
Penyerahan Diakui
Bentuk
dan Ukuran Faktur Pajak
Tata
Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak
Kode
dan Nomor Seri Faktur Pajak
Faktur
Pajak Gabungan
Larangan
Membuat Faktur Pajak
Nota
Retur atau. Nota Pembatalan atas BKP yang Dikembalikan atau JKP yang Dibatalkan
BKP
yang Dikembalikan dan Pembuatan Nota Retur
Nota
Pembatalan JKP yang Dibatalkan
Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa PPN
Kompensasi
dan Restitusi
PPN
dan PPnBM atas Penyerahan Kepada Pemungut PPN
Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan PPnBM oleh Bendaharawan
Pemerintah dan KPKN
PPN
dan PPnBM Tidak Dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah
Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atau PPnBM oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan
Migas dan Kontraktor atau Pemegang
Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi PPN dan PPnBM
yang Tidak Dipungut oleh Kontraktor
Impor
dan/atau Penyerahan BKP/JKP yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN
Impor
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategic yang
Dibebaskan dari Pengenaan PPN
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat
Sederhana, Rumah Susun Sederhana,
Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, yang atas
Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
PPN
atas Kegiatan Membangun Sendiri
Tarif
dan Dasar Pengenaan Pajak
Saat
dan Tempat Pajak Terutang
Penyetoran
dan Pelaporan
PPN
atas Penyerahan Hasil Tembakau.
Pengertian
Dasar
Perhitungan
Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporan
PPN
atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan
Pengertian
Dasar
Perhitungan
Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporan
PPN
atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar
Pengertian
PPN
atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
Pengertian
PPN
atas Penyerahan Barang Dagangan oleh Pedagang Eceran Selain yang Menggunakan
Norma Perhitungan Penghasilan Neto
Pengertian
Dasar
Perhitungan
Pemungutan
dan Penyetoran
PPN
atas Penyerahan Jasa Boga dan Katering
Pengertian
Tarif
dan Dasar Pengenaan Pajak
PPN
Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir
Pengertian
Objek
Pajak
Tarif
dan Dasar Pengenaan Pajak
Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Tarif
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Barang Kena Pajak Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan
PPnBM
Tata
Cara Penghitungan PPnBM Barang
Kena Pajak Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM
Contoh
Kasus
BAB 13 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Dasar
Hukum
Pengertian
Objek
Pajak
Objek
Pajak
Dikecualikan dari Objek Pajak
Subjek
Pajak
Tarif
Pajak
Dasar
Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Pajak
Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP)
Nilai
Jual Kena Pajak (NJKP)
Nilai
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
Perhitungan
Pajak Bumi dan Bangunan
Contoh
Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak
Terutang
Tahun Pajak
Saat Terutang
Tempat yang Menentukan Pajak Terutang Pendaftaran,
Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Keberatan dan Banding
Keberatan
Banding
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Besarnya Pengurangan
Pengalihan PPB Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak
Daerah
Pengertian
Berlakunya
PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota
BAB 14 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Dasar Hukum
Pengertian Umum
Objek Pajak
Objek Pajak yang Tidak Dikenakan BPHTB
Subjek Pajak
Tarif Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Contoh Menghitung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Saat dan Tempat BPHTB Terutang
Saat Terutang
Tempat BPHTB Terutang
Pembayaran, Penetapan, dan Penagihan BPHTB
Keberatan dan Banding
Keberatan
Banding
Pengurangan BPHTB
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Ketentuan Bagi Pejabat
Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan
BAB 15 BEA METERAI
Dasar Hukum
Pengertian Umum
Objek Bea Meterai
Tarif Bea Meterai
Objek yang Tidak Dikenakan Bea Meterai
Saat Terutang Bea Meterai
Benda Meterai, Penggunaan, dan Cara Pelunasannya
Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai
Penggunaan Meterai
Cara Pelunasan Bea Meterai
Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian
Ketentuan Khusus
Ketentuan Pidana
Daluwarsa
Daftar
Pustaka
Indeks
Tidak ada komentar:
Posting Komentar